International Women Day
Tahukah Anda bahwa pada bulan Maret ada hari-hari penting yang sesungguhnya memberikan kesempatan
kepada kita untuk merefleksikan apa
maknanya. Salah satunya yang diperingati
secara internasional adalah International
Women Day atau Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap tanggal 8 Maret. Lalu, apa hubungannya
dengan Koperasi?
Mungkin
banyak yang merasa bahwa peringatan
Hari Perempuan Internasional tak ada hubungannya dengan koperasi. Tapi
jangan lupa, secara nasional lebih dari 60 persen anggota koperasi adalah perempuan. Di lingkup Puskopdit Bali
Artha Guna saja jumlah anggota koperasi
yang perempuan, juga jumlah pekerja yang perempuan lebih mendominasi. Selain
itu tema-tema yang ditawarkan pada
setiap Hari Perempuan Internasional mencerminkan betapa
perempuan harus dihargai,
dihormati dan diproteksi untuk
semakin diberdayakan sesuai dengan perannya.
International Women Day adalah hari yang dirayakan di seluruh dunia untuk memperingati peran kaum perempuan di
bidang ekonomi, politik dan sosial. Peristiwa historis yang menginspirasikan
munculnya Hari Perempuan Internasional antara
lain kebakaran pabrik Triangle Shirtwaist di New York pada tahun 1911 yang
mengakibatkan 140 orang perempuan
kehilangan nyawanya. Gagasan perayaan Hari Perempuan Internasional pertama
kali dikemukakan pada saat memasuki abad ke-20 di tengah-tengah gelombang industrialisasi
dan ekspansi ekonomi yang menyebabkan
timbulnya protes mengenai kondisi kerja.
Kaum perempuan dari perusahaan pabrik pakaian
dan tekstil mengadakan protes pada 8 Maret
1857 di New York City. Para buruh
garmen memprotes apa yang mereka rasakan
sebagai kondisi kerja yang sangat
buruk dan tingkat gaji yang rendah. Aksi kaum perempuan ini diserang dan dibubarkan oleh polisi. Dua tahun kemudian ( Maret 1859)
mereka membentuk serikat buruh.Tahun 1910-an sampai dengan 1920-an Hari Perempuan Internasional diperingati namun kemudian menghilang. Seiring dengan bangkitnya gerakan
feminisme pada tahun 1960-an, peringatan Hari Perempuan Internasional kembali
dihidupkan dan pada tahun
1975 PBB mensponsori Hari Perempuan
Internasional.
Sejak tahun 1975, tema-tema yang
diangkat selalu menyentuh realitas perempuan di tengah perjuangan dan tantangannya untuk memperoleh persamaan hak, perlakuan
yang adil, menghilangkan kekerasan dalam
rumah tangga, kemiskinan, diskriminasi dan sebagainya.Tema peringatan Hari Perempuan Internasional tahun 2012 ini adalah Memberdayakan Perempuan Pedesaan: Akhiri
Kelaparan dan Kemiskinan. Sesungguhnya ada
hari khusus yang diperingati untuk perempuan pedesaan yakni setiap tanggal 15 Oktober. Namun pada Hari Perempuan Internasional 2012 ini, ternyata
fokus perhatian ditujukan pada perempuan pedesaan, yang ternyata
masih berhadapan dengan masalah kelaparan
dan kemiskinan.
Mengapa
Memberdayakan Perempuan Pedesaan, Mengakhiri Kelaparan dan Kemiskinan? Kenyataannya, para
perempuan Indonesia mayoritas berdiam di
wilayah pedesaan. Data memperlihatkan
Negara Indonesia ini terdiri dari
33 Provinsi, 524 Kabupaten/Kota, 6.542
kecamatan, 8.072 kelurahan (12%) dan 67.172 desa (88%). Dari data
tersebut dapat diartikan bahwa wilayah administrasi terkecil di Indonesia adalah desa dan sebagian besar
penduduk berdiam di wilayah pedesaan itu. Dan di sana itu,jutaan perempuan hidup di bawah garis kemiskinan.
Potret
Kemiskinan di Pedesaan
Realitas
kehidupan ekonomi sosial di
wilayah pedesaan hingga kini memang
masih memprihatinkan. Kemiskinan masih
menjadi stigma yang sulit untuk dihapus. Sensus Nasional tahun 2008 memperlihatkan penduduk miskin di Indonesia
masih bertengger di angka 34,96
juta jiwa dimana 36,61% tinggal di kota dan 63,38%
tinggal di desa.
Tahun 2010
jumlah penduduk miskin di Indonesia
adalah 31,02 juta jiwa, yang tinggal di kota 35,77% sedangkan di desa mengalami kenaikan hingga
64,23%. Fakta kuantitatif ini diperkuat
lagi dengan minimnya pembangunan infrastruktur primer seperti layanan air
bersih, kesehatan, pendidikan, jalan dan sarana transportasi serta layanan
publik lainnya. Data terbaru tentang kemiskinan
adalah yang dikeluarkan oleh
Badan Pusat Statistik pada Maret 2011 yang menyebutkan, jumlah penduduk
miskin yakni penduduk dengan pengeluaran
perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan di Indonesia pada Maret 2011 mencapai 30,02 juta orang
atau 12,49%. Dibandingkan dengan
kondisi Maret 2010 dimana jumlah
orang miskin mencapai 31,02 juta atau 13,33% memang ada penurunan sebesar
1,00 juta orang atau 0,84%.
Data
pada bulan yang sama (Maret 2011)
juga memperlihatkan selama periode Maret 2010-Maret 2011, penduduk miskin di
daerah perkotaan berkurang sekitar 0,05 juta orang dari 11,10 juta orang
pada Maret 2010 menjadi 11,05 juta orang pada Maret 2011, sementara di daerah
perdesaan berkurang sekitar 0,95 juta orang dari 19,93 juta orang pada Maret
2010 menjadi 18,97 juta orang pada Maret 2011. Penduduk miskin di daerah
perkotaan pada Maret 2010 sebesar 9,87 persen, menurun sedikit menjadi 9,23
persen pada Maret 2011. Di lain pihak, penduduk miskin di daerah perdesaan pada
Maret 2010 sebesar 16,56 persen, juga menurun sedikit menjadi 15,72 persen pada Maret 2011.
Peranan komoditi makanan terhadap garis
kemiskinan pada Maret 2010 dan Maret 2011 jauh lebih besar dibandingkan peranan
komoditi bukan makanan seperti perumahan,
sandang, pendidikan, dan bukan makanan lainnya, yaitu masing-masing sebesar
73,50 persen pada Maret 2010 dan sebesar
73,52 persen pada Maret 2011.Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap
nilai garis kemiskinan adalah beras, rokok kretek filter, gula pasir, telur
ayam ras, mie instan, tempe, bawang merah, daging ayam ras ,dan tahu. Untuk komoditi
bukan makanan adalah biaya perumahan, listrik, pendidikan, dan angkutan.
Pada periode Maret 2010-Maret 2011, Indeks
Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan
kecenderungan menurun. P1 menurun dari 2,21 pada Maret 2010 menjadi 2,08 pada
Maret 2011, dan P2 menurun dari 0,58 pada Maret 2010 menjadi 0,55 pada Maret
2011. Ini mengindikasikan bahwa
rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati Garis Kemiskinan
dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.
Dari paparan ini tampak jelas bahwa jumlah orang miskin pada Maret 2010 sampai
Maret 2011 mayoritas berada di wilayah pedesaan. Ini adalah
masalah bersama yang harus diselesaikan
bersama pula. Masalah bersama yakni
bagaimana mengubah 18,97 juta jiwa penduduk
desa untuk bisa hidup di atas
garis kemiskinan, bukan di bawah garis
kemiskinan. Masalah bersama pula yakni
menghilangkan angka kemiskinan di Indonesia
yang pada Maret 2011 masih
bertengger di angka 30,02 juta jiwa.
Mengikis
Kemiskinan Lewat Koperasi
Sejak awal tahun 2011, kalangan Gerakan Koperasi Kredit Indonesia
telah memasuki babak baru dalam perannya sebagai salah satu
soko guru perekonomian. Kementerian
Koperasi dan UKM sebagai
instansi pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah telah menetapkan kebijakan bahwa Koperasi
adalah sebagai lembaga keuangan mikro
di pedesaan.
Selama ini
peran lembaga keuangan mikro
terutama koperasi masih sebatas di
wilayah perkotaan atau di daerah dimana ada potensi untuk tumbuh dan
berkembang. Sebagai lembaga keuangan mikro
di perdesaan, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM sesungguhnya
sangat mendorong agar koperasi-koperasi bisa tumbuh dan
berkembang di desa. Koperasi-koperasi
bisa menjangkau kawasan remote area,yang terpencil dan jauh dari jangkauan
pembinaan instansi terkait. Selain untuk menopang pertumbuhan usaha mikro,
peran koperasi sebagai lembaga keuangan mikro di wilayah perdesaan yang
terpencil juga untuk menyampaikan secara
langsung berbagai informasi menyangkut pertumbuhan ekonomi dan berbagai program
pengentasan kemiskinan dari pemerintah.
Selama ini program pemerintah terkait
pengentasan kemiskinan masih kerap ditanggapi pesimistis oleh masyarakat luas
termasuk mereka yang berada di perdesaan.Pemerintah dianggap hanya
berkutat pada angka-angka statistik di atas kertas yang tidak menyentuh inti
persoalan yang dihadapi masyarakat miskin di perdesaan. Menurut Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi
dan UKM Pariaman Sinaga, dengan
hadirnya koperasi sebagai lembaga
keuangan mikro di tengah-tengah masyarakat perdesaan lebih bisa mendeteksi
dan memahami langsung apa yang mesti
dilakukan guna memacu
pertumbuhan ekonomi perdesaan.
Menurut Sinaga pada dasarnya persoalan perekonomian
memang tidak hanya terkait dengan pendapatan rakyat. Karena itu Kemenkop UKM mendorong pengentasan pengangguran dan
kemiskinan dengan mendepankan peranan koperasi sebagai lembaga keuangan mikro.Tahun 2011 lalu Kemenkop dan UKM menargetkan 300 sampai 400
unit koperasi sudah bisa menjalankan perannya sebagai lembaga keuangan mikro untuk memberdayakan
perekonomian rakyat di 67.175 desa.
Dikatakan Sinaga pada tahun 2011 koperasi menjadi pemberdaya pelaku usaha mikro di perdesaan
yang rata-rata membutuhkan pembiayaan Rp
500.000 sampai Rp2 juta guna memacu peningkatan usaha. Pembiayaan untuk setiap
desa tersebut dialokasikan dari APBN yang masuk anggaran Kemenkop.Jika peran
koperasi tersebut benar-benar fokus kepada masyarakat miskin yang jumlahnya
sekitar 31 juta orang, masalah kemiskinan bisa ditanggulangi.Masyarakat desa
pun akan langsung merasakan program tersebut. Dengan demikian, angka statistik
yang diumumkan pemerintah terkait penanggulangan kemiskinan tidak sekadar di
atas kertas tetapi benar-benar langsung dirasakan masyarakat yang juga berperan
sebagai pelaku ekonomi.
Peningkatan peran koperasi sebagai lembaga
keuangan mikro di perdesaan yang diharapkan
mampu aktif dalam penanggulangan kemiskinan akan berlangsung
hingga 2014 dengan sumber pembiayaan dari dana bantuan sosial. Kredit Bansos
ditempuh karena bagi negara yang pendapatan domestik bruto (PDB) masih rendah
kredit merupakan motor pengembangan
ekonomi.Pemberdayaan masyarakat miskin di perdesaan melalui koperasi
akan memicu tumbuhnya berbagai aktivitas ekonomi yang bisa memutus lingkaran
kemiskinan.Karena itu, perkuatan unit-unit ekonomi perdesaan, harus dikelola
oleh masyarakat setempat.*GUS
Masalah Pedesaan, Masalah Siapa?
Masyarakat pedesaan adalah kelompok yang sangat rentan terhadap berbagai permasalahan yang membuat
mereka tak berdaya. Salah satunya adalah rentan terhadap masalah ketahanan pangan. Dan ketahanan
pangan yang terganggu atau yang tak terpenuhi menggiring masyarakat desa hidup di bawah garis kemiskinan.
Kemiskinan di perdesaan disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya
yang paling dominan adalah krisis ketahanan pangan karena gagal panen akibat perubahan iklim, tidak terjangkaunya
harga bibit tanaman pangan dan produksi, dan akibat kebijakan perdagangan yang
tidak adil bagi petani dan kelompok miskin lain. Dampaknya adalah semakin
menurunnya derajat kesehatan masyarakat desa, khususnya anak-anak yang rentan
mengalami malnutrisi. Laporan MDGs 2010 menunjukkan jumlah balita dengan berat badan rendah atau kekurangan gizi mencapai 17,9% dari
total jumlah Balita, Prevalensi Gizi Buruk 4,5 % . Sedangkan proporsi penduduk
dengan asupan kalori di bawah tingkat minimum menurut indicator target MDGs
adalah 2.100 Kkal/kapita/hari.
Perubahan sistem produksi industri pertanian yang lebih menitikberatkan
mekanisasi pertanian adalah juga menjadi salah satu faktor yang telah
mempersempit peluang kerja dan meningkatkan jumlah pengangguran dan
arus migrasi, urbanisasi maupun migrasi ke luar negeri, yang tidak
terkelola dan mengabaikan aspek perlindungan bagi warga Negara yang
bermigrasi.Meskipun Pemerintah Indonesia memiliki kementrian yang khusus
mengurusi daerah tertinggal, dan terdapat Direktorat Jenderal Pemberdayaan
Masyarakat Desa, serta sejumlah kementrian memiliki program bagi masyarakat
perdesaan, namun pembangunan pedesaan tidak menunjukkan kemajuan yang
signifikan dan kondisi perempuan serta anak-anak di pedesaan semakin memburuk.
Mengapa kehidupan masyarakat desa masih saja dihantui oleh
kemiskinan dan kelaparan?
Penyebabnya antara lain tidak
adanya koordinasi antar kementrian, tidak adanya strategi nasional (Stranas)
dan Rencana Aksi Nasional (RAN) khusus pembangunan desa yang dapat mensinergikan
semua kementrian/lembaga, tidak digunakannya pendekatan berbasis Hak Asasi
Manusia (Human Right based Approach), tidak dihubungkannya pembangunan pedesaan
dengan implementasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap
perempuan (CEDAW) , khususnya Pasal 14 CEDAW dan Millennium Development Goals
(MDGs).
Menurut Dian Kartika Sari,
Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi,
sampai sekarang perempuan di pedesaan justru dihadapkan pada permasalahan
budaya yang belum menempatkan mereka secara setara. Kaum perempuan masih terus mengalami diskriminasi dan
kekerasan mulai dari tingkat keluarga, masyarakat, sampai dengan pemerintahan
daerah dan pusat. Berbagai kebijakan mulai dari hukum tertulis, adat dan
kebiasaan juga masih menempatkan perempuan pada posisi yang tidak diuntungkan.
Akibatnya mereka tidak dapat menikmati hak-hak sipil dan politik serta hak-hak
ekonomi, sosial, dan budaya berdasarkan persamaan hak, kewajiban dan
tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan, seperti hak atas tanah, hak untuk
ikut dalam perundingan dan pengambilan keputusan dan hak untuk menikmati proses
dan hasil pembangunan.
Jika apa yang dikemukakan oleh Koalisi Perempuan Indonesia untuk
Keadilan dan Demokrasi ini benar, maka
sangat penting untuk mulai menguatkan dan menyegarkan kembali tentang
pembangunan desa yang harus melibatkan perempuan sebagai bagian dari warga
desa, nasional sampai dengan dunia. Untuk itu perlu dikaji ulang proses-proses pembangunan dengan
memperhatikan dan memrioritaskan pembangunan desa yang mengakomodir
prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan gender, sehingga pembangunan juga
memberi dampak yang positif bagi perempuan di desa. Perlu merumuskan Strategi
Nasional dan Rencana Aksi Nasional Pembangunan Desa yang menyinergikan semua
Kementerian dan Lembaga serta memastikan adanya Pengarusutamaan Gender dalam
strategi dan rencana tersebut.
Selain itu perlu menjamin pembangunan
desa yang setara dan dapat dinikmati oleh semua warga baik perempuan dan
laki-laki, termasuk menjamin diintegrasikannya perspektif keadilan gender dalam
RUU Desa. Perlu menciptakan ruang publik bagi perempuan pedesaan dan
memfasilitasi terbentuknya organisasi perempuan di pedesaan untuk mempromosikan
sumbangan perempuan pedesaan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pembangunan.
Serta perlu bekerja sama dengan masyarakat untuk memromosikan hak-hak perempuan
pedesaan dan mendorong negara maupun masyarakat untuk mendukung pemenuhan
hak-hak perempuan pedesaan, seperti yang telah dimandatkan dalam Konvensi
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dan Tujuan Milenium
(MDGs).
Untuk menghapus kemiskinan di desa, terutama yang menimpa kaum
perempuan maka pemerintah harus mewujudkan pemerataan
pembangunan yang berkeadilan gender.
Dengan demikian perempuan pedesaan bisa berdaya
dan menikmati Hak Asasi Manusia, baik Hak Sipil-politik maupun Hak Ekonomi
Sosial dan Budaya.Dalam aksi-aksi untuk memberdayakan masyarakat pedesaan, koperasi berperan sebagai Lembaga Keuangan Mikro yang sangat
strategis dan langsung dirasakan oleh
masyarakat. Jadi, gerakan koperasi masuk desa harus dilakukan.
Bergerak Menuju
Desa
Sejumlah
koperasi di lingkup
Puskopdit Bali Artha Guna telah
melakukan terobosan dengan membuka tempat pelayanan di wilayah pedesaan di mana angka kemiskinan masih
tinggi dan didominasi oleh perempuan. Gerakan koperasi turun ke pedesaan itu sudah dilakukan sejak
lima tahun terakhir ini.
Koperasi-koperasi besar sudah membuka tempat pelayanan di desa dan berencana untuk membuka tempat pelayanan di seluruh
kabupaten yang ada di Bali,
terutama di wilayah pedesaan.
Sampai
saat ini dari 20 kopdit di bawah payung Puskopdit Bali Artha
Guna hanya ada 2 kopdit yang
kantor pusatnya benar-benar di desa
yakni Kopdit Kubu Bingin di Desa Kemenuh Kecamatan Sukowati Gianyar dan
KSU Kasih Abadi di Desa Ekasari, Palasari Kecamatan Melaya Jembrana. Empat Kopdit
lainnya meskipun
keberadaannya di desa namun punya
potensi untuk berkembang karena berada di dekat kota yakni Kopdit Tritunggal Tuka
, Kopdit Sumber Kasih Tangeb, Kopdit
Tabhira dan KSP Bhuana Kasih Babakan. Selebihnya berada di
wilayah kota baik di Denpasar, di Dalung maupun di Tabanan, Ibukota Kabupaten Tabanan, Negara ibukota Kabupaten
Jembrana dan Singaraja ibukota Kabupaten Buleleng.
Meski demikian, bukan berarti tak ada gerakan dari koperasi-koperasi besar yang
ada di Denpasar atau yang keberadaannya masih
di pinggiran kota Denpasar, juga di ibukota kabupaten, bahkan yang ada di desa, untuk turun gunung, masuk ke
wilayah pedesaan. Koperasi-koperasi besar
seperti Kopdit Tritunggal Tuka, KSP Wisuda Guna Raharja, Kopdit Kubu
Gunung, Kopdit Swastiastu Singaraja dan
Kopdit Kubu Bingin mulai menjawab
harapan Kementerian Koperasi dan UKM
yakni melebarkan sayap pelayanannya
ke wilayah pedesaan.
Kopdit Kubu Bingin misalnya telah membuka
Tempat Pelayanan di Desa Duda Kecamatan Selat,Kabupaten Karangasem wilayah
yang memang benar-benar desa.
Kopdit Kubu Gunung juga membuka Tempat
Pelayanan di wilayah desa
yakni di Tanah Lot, Baturiti, Asah Panji
dan Air Sanih. KSP Wisuda Guna Raharja
juga membuka Tempat Pelayanan
salah satunya di Palasari desa
Ekasari. KSP Wisuda Guna Raharja sampai saat ini telah membuka kantor cabang
di Tuban dan tempat pelayanan di Palasari,
Negara, Kampial dan Gianyar. Kopdit Tritunggal Tuka juga membuka Tempat Pelayanan di Melaya yang
merupakan wilayah pedesaan dan
disebut-sebut memiliki keluarga
miskin yang cukup tinggi di Kabupaten Jembrana. Sedangkan Kopdit Swastiastu
juga membuka tempat pelayanan di
sejumlah wilayah desa di Kabupaten Buleleng
seperti di Pancasari, Seririt dan
lain-lain, bukti bahwa
mulai ada kebangkitan
orientasi baru, gerakan koperasi
menuju desa.
Kehadiran
koperasi-koperasi di ‘desa’ sudah
memberikan dampak positif. Paling tidak
koperasi-koperasi di bawah payung Puskopdit Bali Artha Guna telah membangun orientasi bergerak
menuju desa dimana masih menjadi
kantong kemiskinan. Memang sangat diharapkan
bahwa ada banyak koperasi,
terutama yang sehat dan profesional mau
bergerak ke desa dan menjadikan desa sebagai ladang pengabdian. Kita yakin
koperasi bisa memberdayakan perempuan
pedesaan agar dengan kekuatan mereka
sendiri bisa mengakhiri kelaparan dan
kemiskinan. Sejumlah koperasi sudah
memulainya, kapan yang lain?***agust g thuru
Komentar
Posting Komentar